English|Arabic|Chinese

25 Jun 2021
Membership
KADIN Gallery
F A Q
Contact
KADIN DKI JAKARTA
Upload KTA | Member Registration Member Registraation
KADIN DKI JAKARTA Member registration

 
English|Arabic|Chinese
Upload KTA
        +62213808091, 3844533
kadinjakarta kadinjakarta kadinjakarta kadinjakarta



Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2021 - 16 Apr 2021

JAKARTA. Rincian upah minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta pada tahun ini ditetapkan mengalami kenaikan (UMR Jakarta 2021) yakni sebesar Rp 4.416.186 per bulan.

Meski menetapkan kenaikan UMP Jakarta 2021 (UMR Jakarta 2021) menjadi Rp 4,4 juta, pelaku usaha diperkenankan untuk tak mengikuti ketentuan dengan sejumlah syarat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pandemi Covid-19 membuat sejumlah sektor usaha mengalami kelesuan, sehingga kenaikan pada UMR Jakarta 2021 hanya ditujukan untuk bisnis yang tak terdampak pandemi.

Dengan mempertimbangkan pertumbuhan PDB dan tingkat inflasi secara nasional, kenaikan UMP adalah sebesar 3,27 persen yang mengacu pada perhitungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Maka dari itu, Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP Jakarta 2021 sebesar Rp 4.416.186 (UMR Jakarta 2021).

Selain upah minimum Jakarta, upah minimum di daerah penyangga ibu kota yang masuk wilayah Provinsi Banten dan Jawa Barat juga mengalami penyesuaian.

Berikut rincian lengkap UMP 2021 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dikutip dari masing-masing surat keputusan masing-masing kepala daerah:

Jakarta (UMR Jakarta 2021)

:

Rp 4.416.186

Kabupaten Bekasi 

:

Rp 4.791.843

Kota Bekasi

:

Rp 4.782.934

Kota Depok

:

Rp 4.339.514

Kabupaten Bogor

:

Rp 4.217.206

Kota Bogor

:

Rp 4.169.806

Kota Tangerang

:

Rp 4.262.015

Kabupaten Tangerang

:

Rp 4.230.792

Kota Tangerang Selatan

:

Rp 4.230.792

 

(red. Istilah UMP/Upah Minimum Provinsi adalah Upah Minimum Regional/UMR yang pembahasannya dilakukan di Pemerintah Daerah Tingkat I, UMK/Upah Minimum Kabupaten/kota adalah Upah Minimum Regional/UMR yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II. Penetapan UMP dan UMK dilakukan oleh Gubernur)


Sumber:


Offilne